Q&A: SP2DK dan Data Matching: Bagaimana Wajib Pajak Meresponnya?

KontenTerkait

Membedah PP 44/2022 tentang Peraturan Pelaksana UU PPN (Revisi UU HPP) Jilid 2

30 Desember 2022

Membedah PP 44/2022 tentang Peraturan Pelaksana UU PPN (Revisi UU HPP)

21 Desember 2022

Halo Sobat Pratama,

Video ini menjawab sekaligus membahas beberapa pertanyaan dari peserta yang belum sempat terjawab pada acara Webinar “SP2DK Data Matching: Bagaimana Wajib Pajak Menanggapinya?” yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2020. Jawaban dan pembahasan akan diberikan langsung oleh Dr. Prianto Budi S., Ak., CA., MBA yang dipandu oleh Nabiela Anggita dan pasti menarik untuk disimak.

Mata Uang	Nilai (Rp.)
Dollar Amerika Serikat	16.042,00
Dolar Australia	10.684,03
Dolar Singapura	11.897,65
EURO	17.398,40
Poundsterling Inggris	20.278,83
Yen Jepang (per 100)	10.302,10
Renminbi Tiongkok	2.218,52
Won Korea	11,81

Q&A: SP2DK dan Data Matching: Bagaimana Wajib Pajak Meresponnya?

Membedah PP 44/2022 tentang Peraturan Pelaksana UU PPN (Revisi UU HPP) Jilid 2

Membedah PP 44/2022 tentang Peraturan Pelaksana UU PPN (Revisi UU HPP)

Q&A: Inti Tax Dispute di Bidang PPN [Part 4]

Q&A: SP2DK dan Data Matching: Bagaimana Wajib Pajak Meresponnya? [Part 2]

Related Posts

Membedah PP 44/2022 tentang Peraturan Pelaksana UU PPN (Revisi UU HPP) Jilid 2

Membedah PP 44/2022 tentang Peraturan Pelaksana UU PPN (Revisi UU HPP)

PPh Pasal 26 dan Pajak Internasional | JILID 6

PPh Pasal 26 dan Pajak Internasional | JILID 5

Q&A: Kupas Tuntas PSAK 73 dan Isu Perpajakannya (Part 2)

Q&A: Kupas Tuntas PSAK 73 dan Isu Perpajakannya (Part 1)

Q&A: SP2DK dan Data Matching: Bagaimana Wajib Pajak Meresponnya? [Part 2]

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

Jasa Pendidikan Dibebaskan dari Pengenaan PPN?

Memaknai (lagi) Subsidi BBM

Anak yang Telah Dewasa Masih Bisa Menjadi Tanggungan dalam Menghitung PTKP?

Polusi Udara dan CSR

Permintaan Tax Holiday 50 Tahun, Pengamat Sebut Pemerintah Harus Tegas Tolak

6 Pokok Perubahan Aturan pada PMK Nomor 69 Tahun 2024

Realisasi Penerimaan Pajak Diproyeksikan Capai 91,56% dari Target APBN di Akhir 2024

Setoran Pajak Korporasi Terkonstraksi di Oktober, Simak Proyeksi Hingga Akhir Tahun

KURS

PopularNews

Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

Konsultasi

Peraturan

Welcome Back!

Retrieve your password

Add New Playlist