Pratama Institute - Pratama Institute

No Result

View All Result

Jumat, 25 April 2025

Login

No Result

View All Result

Ilustrasi perlambatan pertumbuhan ekonomi

Analisis

PMK 26 tahun 2025 dan Tantangan Perlindungan Ketenagakerjaan

byLambang Wiji Imantoro25 April 2025

Rekonsiliasi Fiskal

Artikel

Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Data Matching Laporan Komersial dan Fiskal

byMuhammad Akbar Aditama25 April 2025

Artikel

Menyelaraskan Langkah Peta Jalan SPK IAI dan Roadmap Tool ISSB

byIntan Pratiwi24 April 2025

PBBKB

Artikel

Langkah Strategis Relaksasi Tarif PBBKB di Jakarta

byMuhammad Akbar Aditama24 April 2025

Pajak Minimum Global

Artikel

Peluang dan Studi Kasus Implementasi OECD Pillar Two di Indonesia

byPratama Indomitra23 April 2025

Ilustrasi ajang sepakbola internasional

Analisis

Menakar Kebijakan Pajak dalam Ajang Internasional

byLambang Wiji Imantoro22 April 2025

environmental friendly

Artikel

Menjamin Kredibilitas Laporan Keberlanjutan dengan ISAE 3000

byIsmail Khozen21 April 2025

Ilustrasi perlambatan pertumbuhan ekonomi

Rekonsiliasi Fiskal

PBBKB

Pajak Minimum Global

Ilustrasi ajang sepakbola internasional

environmental friendly

KONSULTASI

Jasa konstruksi

Apakah Jasa Instalasi dan Bangunan dari Perseorangan Selalu Dikenakan PPh Pasal 23?

byFahri Afianto

Ringkasan Jawaban Apabila penyedia jasa memiliki izin usaha konstruksi, maka penghasilannya akan dikenakan PPh Final sebagaimana diatur dalam Pasal 4...

Majalah online

Aspek PPh dan PPN atas Transaksi Berlangganan Majalah Online dari Luar Negeri

byDani Milleano

Ringkasan Jawaban Aspek PPh Berlangganan majalah online dari luar negeri dapat dikenakan PPh Pasal 26 jika pembayaran kepada penyedia layanan...

Global Minimum Tax

Bagaimana Penerapan GMT di Indonesia?

byMuhammad Akbar Aditama

Ringkasan Jawaban Global Minimum Tax (GMT) berlaku untuk entitas dari grup Perusahaan Multinasional (PMN) yang memenuhi peredaran bruto tahunan paling...

Akun CTAS

Apakah Karyawan Level Staf Bisa Menjadi PIC Akun CTAS?

byMuhammad Akbar Aditama

30 Januari 2025

Ringkasan Jawaban Sesuai Pasal 1 angka 26, Pasal 4, dan Pasal 6 PMK 81/2024, PKP melaksanakan hak dan kewajibannya menggunakan...

Ilustrasi perlambatan pertumbuhan ekonomi

Analisis

PMK 26 tahun 2025 dan Tantangan Perlindungan Ketenagakerjaan

byLambang Wiji Imantoro

Rekonsiliasi Fiskal

Artikel

Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Data Matching Laporan Komersial dan Fiskal

byMuhammad Akbar Aditama

Artikel

Menyelaraskan Langkah Peta Jalan SPK IAI dan Roadmap Tool ISSB

byIntan Pratiwi

PBBKB

Artikel

Langkah Strategis Relaksasi Tarif PBBKB di Jakarta

byMuhammad Akbar Aditama

Pajak Minimum Global

Artikel

Peluang dan Studi Kasus Implementasi OECD Pillar Two di Indonesia

byPratama Indomitra

Ilustrasi ajang sepakbola internasional

Analisis

Menakar Kebijakan Pajak dalam Ajang Internasional

byLambang Wiji Imantoro

environmental friendly

Artikel

Menjamin Kredibilitas Laporan Keberlanjutan dengan ISAE 3000

byIsmail Khozen

Ilustrasi tax ratio

Analisis

Menuju Tax Ratio 23% di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

byPratama Indomitra

uji coba perdagangan karbon difokuskan pada sektor energi, terutama pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

Artikel

SDGs dan Strategi Keberlanjutan Bisnis Perusahaan

SPT PPh Badan

Artikel

Manajemen Pelaporan SPT PPh Badan Guna Minimalisasi Terbitnya SP2DK

byMuhammad Akbar Aditama

ANALISIS

Ilustrasi perlambatan pertumbuhan ekonomi

PMK 26 tahun 2025 dan Tantangan Perlindungan Ketenagakerjaan

byLambang Wiji Imantoro

Pemerintah Indonesia kembali memperkuat skema perlindungan sosial bagi pekerja dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 148/PMK.02/2021 dan mengatur tata...

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Data Matching Laporan Komersial dan Fiskal

byMuhammad Akbar Aditama

Ditjen Pajak menghimbau para Wajib Pajak Badan untuk segera menyampaikan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2024 sebelum tanggal 30 April 2025 sesuai Pasal 175 PMK No. 81 Tahun 2024. Namun,...

Prev Next

PRATAMA INSIGHT

Dilema penerapan global minimum tax atau GMT di Indonesia

BEDAH EDITORIAL

Currently Playing

Dilema Penerapan Global Minimum Tax & Reformasi Pasca Kebijakan Kenaikan PPN

Dilema Penerapan Global Minimum Tax & Reformasi Pasca Kebijakan Kenaikan PPN

Dilema Penerapan Global Minimum Tax & Reformasi Pasca Kebijakan Kenaikan PPN

Bedah Editorial

Menakar Ulang Kesiapan Core Tax Administration System & Mengupayakan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Bedah Editorial

Membedah PP 44/2022 tentang Peraturan Pelaksana UU PPN (Revisi UU HPP) Jilid 2

Membedah PP 44/2022 tentang Peraturan Pelaksana UU PPN (Revisi UU HPP)

TARIF BUNGA

SANKSI ADMINISTRASI (UU KUP)*
Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasaln 19 ayat (13)	0,54%
Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,95%
Pasal 8 ayat (5)	1,37%
Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,79%
Pasal 13 ayat (3b)	2,20%
IMBALAN BUNGA (UU KUP)*
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat(4), dan PAsal 27B ayat (4)	0,54%
*UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.td. UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
TATA CARA PERHITUNGAN TARIF BUNGA
SANKSI ADMINISTRASI
Pajak Kurang Bayar x Tarif Bunga per Bulan X Jumlah Bulan (Maks. 24 Bulan)
IMBALAN BUNGA
Pajak Lebih Bayar x Tarif Bunga per Bulan x Jumlah Bulan (Makx. 24 Bulan)

PERATURAN

Peraturan Dirjen Pajak No. 1 Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan No. 79 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024

Prev Next

JURNAL

Flourishing MSMEs: The Role of Innovation, Creative Compliance, and Tax Incentives

Book-Tax Differences during the Crisis: Does Corporate Social Responsibility Matter?

Enhancing Taxpayer Compliance Through Fiscal Transparency, Participation and Accountability: Insights from Key Figures of Islamic Boarding Schools in Depok City

Tax Complexity and Firm Tax Evasion: A Cross-Country Investigation

Development of Climate-Related Disclosure Indicators for Application in Indonesia: A Delphi Method Study

Prev Next

INFOGRAFIK

Infografik

Beda Pengenaan PPN 12% atas Barang Umum dan Barang Mewah

Analisis

Melirik Urgensi Assurance Laporan Keberlanjutan di Indonesia

Artikel

Kalender Pajak Desember 2024

27 November 2024

Artikel

6 Pokok Perubahan Aturan pada PMK Nomor 69 Tahun 2024

19 November 2024

Infografik

Pokok Aturan Baru Bea Meterai dalam PMK Nomor 78 Tahun 2024

12 November 2024

Artikel

Kalender Pajak November 2024

28 Oktober 2024

Artikel

Kurs Pajak Periode 23 – 29 Oktober 2024

23 Oktober 2024

Analisis

[Infografik] Mulai Gunakan NIK untuk Layanan Amdinistrasi

Artikel

Kalender Pajak Oktober 2024

28 September 2024

No Result

View All Result

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.