Pajak Digital untuk Keadilan
Di tengah gelombang disrupsi digital dan tekanan sosial-ekonomi mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga meluasnya ekonomi platform pertanyaan...
Read moreDetailsDi tengah gelombang disrupsi digital dan tekanan sosial-ekonomi mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga meluasnya ekonomi platform pertanyaan...
Read moreDetailsRingkasan Jawaban Perluasan usaha ke jasa mengharuskan perusahaan memperbarui status PKP dan KBLI (jika omzet gabungan > Rp 4,8 miliar/tahun)...
Read moreDetails“Dalam sistem perpajakan diperlukan keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk mengenakan pajak dan...
Read moreDetailsDalam akuntansi modern, pengelolaan aset baik berwujud maupun tak berwujud merupakan landasan utama dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan...
Read moreDetailsRingkasan Jawaban Bagi pedagang yang telah dipungut PPh Pasal 22 dapat mengkreditkan pungutan tersebut perhitungan PPh terutang di akhir tahun...
Read moreDetailsPerpajakan atas fasilitas olahraga kini semakin beragam seiring tumbuhnya ragam aktivitas komersial di sektor ini. Dua contoh yang menarik untuk...
Read moreDetailsAkuntansi persediaan memegang peran penting dalam memastikan laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan biaya dan nilai aset secara akurat. Persediaan bukan...
Read moreDetailsKebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi e‑commerce di mana platform berperan sebagai pemungut pajak otomatis sebesar 0,5 % dari omzet per...
Read moreDetailsSejak awal tahun 2025, penerimaan perpajakan Indonesia menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan, tertuang jelas dari data hingga akhir Mei 2025....
Read moreDetailsPenerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan manifestasi nyata implementasi Pasal 35A Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 1983...
Read moreDetailsRingkasan Jawaban: Pendiri yayasan yang menghibahkan harta miliknya kepada Yayasan termasuk transaksi dengan hubungan penguasaan sehingga atas hibah tersebut menjadi...
Read moreDetailsPemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai...
Read moreDetailsDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa pada tahun 2025 terdapat sebanyak 17,68 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang...
Read moreDetailsProses penghitungan dan pelaporan kewajiban pajak di berbagai yurisdiksi umumnya menggunakan dua pendekatan utama, yakni "official assessment" dan "self assessment"....
Read moreDetails© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.