Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Sabtu, 2 Agustus 2025
  • Login
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Apakah hibah milik pendiri yayasan termasuk objek pajak?

157
SHARES
2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

PERTANYAAN

Apakah hibah harta milik pendiri yayasan kepada yayasan itu objek pajak?

  • Wardiyana - Jakarta
Picture of Muhammad Akbar Aditama

Muhammad Akbar Aditama

Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute
PERNYATAAN PENYANGKALAN
Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.
Baca Disclaimer
DISCLAIMER

Ringkasan Jawaban:

Pendiri yayasan yang menghibahkan harta miliknya kepada Yayasan termasuk transaksi dengan hubungan penguasaan sehingga atas hibah tersebut menjadi objek pajak dan terutang pajak. Terdapat beberapa penyaluran hibah yang dikecualikan dari objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Pembahasan Lengkap:

Terima kasih Pak Wardiyana atas pertanyaannya. Pemberian hibah seringkali dianggap sebagai bentuk donasi atau sumbangan tanpa imbalan, sehingga banyak yang beranggapan bahwa seluruh hibah otomatis bebas pajak. Padahal, dalam peraturan perpajakan di Indonesia, pemberian hibah hanya dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi syarat tertentu. Penjelasan berikut akan membahas secara komprehensif konsep hibah, ketentuan pengecualian, serta contoh penerapannya, sehingga Bapak/Ibu dapat memahami kapan hibah dikenai pajak dan kapan tidak.

Merujuk pada pengertian, hibah didefinisikan sebagai pemberian harta benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang secara cuma-cuma dari pemberi kepada penerima, tanpa adanya kewajiban pihak penerima untuk memberikan imbalan apa pun kepada pihak pemberi. Dalam praktik sehari-hari, hibah dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, saham, atau uang tunai. Inti dari hibah adalah sifat “cuma-cuma” atau tanpa syarat timbal balik.

Pemberian hibah pada dasarnya merupakan pengecualian objek pajak dengan syarat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 yang berbunyi:

“(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

    1. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”

Berdasarkan ketentuan diatas, ada dua elemen penting yang harus diperhatikan:

  1. Subjek Penerima
    Penerima hibah harus termasuk dalam kategori yang disebutkan:

    • Keluarga sedarah satu derajat (misal: orang tua–anak)
    • Badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial (termasuk yayasan dan koperasi)
    • Usaha mikro dan kecil
  2. Ketiadaan Hubungan Istimewa
    Antara pemberi dan penerima hibah tidak boleh terdapat hubungan usaha, hubungan kepegawaian, kepemilikan saham, atau penguasaan pengelolaan yang bersifat mengikat atau mengendalikan.

Adapun frasa “tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

  • Usaha
    Tidak boleh ada keterkaitan bisnis, kemitraan, atau joint venture di antara pemberi dan penerima. Contoh: sepuluh persen saham sebuah perusahaan A dipegang oleh calon penerima hibah, maka pendiri perusahaan A tidak dapat memberikan hibah kepada si penerima bebas pajak.
  • Pekerjaan
    Tidak boleh ada hubungan kepegawaian atau hubungan kerja lainnya (seperti kontrak jasa) antara pemberi dan penerima. Misalnya, direktur yayasan tidak bisa bebas memindahkan aset milik pribadi ke yayasan, karena dianggap ada ikatan “pekerjaan” atau “jabatan”.
  • Kepemilikan
    Pemberi dan penerima tidak boleh saling memiliki modal atau aset pada tingkat tertentu (biasanya di atas persentase tertentu yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut).
  • Penguasaan
    Bisa berarti pengendalian manajerial atau operasional—misalnya, bila orang yang memberikan hibah memiliki hak memilih atau memecat pengurus yayasan, maka dianggap ada hubungan penguasaan.

Secara ringkas, prinsip utama pengecualian objek pajak atas hibah ada dua. Pertama, penerima harus termasuk dalam kategori yang diatur—keluarga sedarah satu derajat, badan keagamaan/pendidikan/sosial, atau pelaku usaha mikro-keci. Kedua, tidak boleh ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hibah menjadi objek PPh dan wajib dipungut serta disetor pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku

Pada kasus pendiri yayasan menghibahkan harta miliknya kepada yayasan, hal ini termasuk transaksi yang terdapat hubungan penguasaan sehingga atas hibah tersebut menjadi objek pajak dan terutang pajak.

Demikian penjelasan mengenai pengecualian objek pajak atas hibah. Semoga semakin memperjelas kriteria dan mekanisme pemberian hibah yang tidak dikenai pajak. Jika ada pertanyaan lanjutan, silakan disampaikan kembali melalui sesi konsultasi. Terima kasih.

author avatar
Muhammad Akbar Aditama
Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute
See Full Bio
Tags: Objek PajakPemberian HibahUU PPh
Share63Tweet39Send

DISCLAIMER

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi pratamainstitute.com bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Previous Post

Penerimaan Pajak di Bawah Kepemimpinan Baru

Next Post

7 Pekerjaan Rumah Pimpinan Baru Ditjen Pajak

Related Posts

Pajak
Konsultasi

Apa Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak di Sektor Jasa

4 hari ago
Pajak Marketplace
Konsultasi

Bagaimana mengkredit PPh pasal 22 pajak marketplace?

2 minggu ago
NPWP Suami Istri
Konsultasi

Suami-Istri Wajib Gabung NPWP?

2 minggu ago
ESG
Konsultasi

Bagaimana Menyusun Sustainability Report Dengan Standar GRI?

3 bulan ago
Jasa konstruksi
Konsultasi

Apakah Jasa Instalasi dan Bangunan dari Perseorangan Selalu Dikenakan PPh Pasal 23?

4 bulan ago
Majalah online
Konsultasi

Aspek PPh dan PPN atas Transaksi Berlangganan Majalah Online dari Luar Negeri

4 bulan ago

BACA JUGA

Ilustrasi ESG

Menjadikan ESG Pilar Strategi, Bukan Sekadar Formalitas

1 Agustus 2025
Pengembangan indikator keberlanjutan peternakan di Boyolali

Pengembangan Indikator Keberlanjutan Menggunakan Metode Delphi: Studi Kasus Peternakan Sapi Perah di Boyolali

1 Agustus 2025

Memahami PSPK 1 untuk Laporan Keberlanjutan

1 Agustus 2025

Apa Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak di Sektor Jasa

Membangun Keseimbangan Hak dan Kewajiban Melalui Taxpayers’ Charter

Membongkar Mitos ESG

Apakah Sertifikasi ESG Menambah Nilai Perusahaan?

ESG sebagai Strategi Nilai Jangka Panjang

Tren Implementasi Laporan Keberlanjutan

Transisi dari ISAE 3000 ke ISSA 5000

Dua Konsultan Pajak PT Pratama Indomitra Konsultan Raih Juara Pertama dan Ketiga Pada Lomba Penyusunan Tax Opinion/Tax Memorandum Tingkat Nasional

Standar Pengungkapan Keberlanjutan Resmi Terbit

Penanganan Penurunan Nilai Aset Tetap Sesuai PSAK

Bagaimana mengkredit PPh pasal 22 pajak marketplace?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Picture of Muhammad Akbar Aditama

Muhammad Akbar Aditama

Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1477 shares
    Share 591 Tweet 369
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    999 shares
    Share 400 Tweet 250
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    955 shares
    Share 382 Tweet 239
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    812 shares
    Share 325 Tweet 203
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    768 shares
    Share 307 Tweet 192
Next Post
Ilustrasi juru mudi kapal

7 Pekerjaan Rumah Pimpinan Baru Ditjen Pajak

Krisis Iklim Adalah Cermin Moral di Tengah Kapitalisme Hijau

Sumber: Freepik

Menimbang Insentif Fiskal Pajak Hiburan

Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.

  • Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Pada dasarnya Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien – konsultan pajak tidak terjadi. Untuk suatu nasihat yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang konsultan pajak yang kompeten.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban tertentu dari Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id mungkin sudah tidak sesuai/tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kami sarankan Anda untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan di dalam artikel jawaban Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.