Perpres No. 63/2024 tentang Tax Treaty
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 63/2024 yang menggantikan Perpres No. 77/2019 terkait dengan Multilateral Instrument (MLI). MLI dikembangkan ...
Tag: Tax Treaty
Tagihan Jasa Processing Billing dari Luar Negeri: Apakah Dipotong PPh Pasal 26?
Ringkasan Jawaban: Berdasarkan Article 7 Par 1. dan Article 5 Par. 2 huruf i P3B Indonesia-Malaysia, dalam rangka menentukan pengenaan ...
Vendor Luar Negeri Memberikan Jasa Konstruksi di Indonesia: Dipotong PPh Pasal 26 atau 4 ayat (2)?
Ringkasan Jawaban: Pemotongan PPh final Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu harus melihat status vendor dari Luar Negeri tersebut, apakah ...
Menerima Jasa Analisis Laboratorium dari Lawan Transaksi di Jerman, Bagaimana Pemajakannya?
Ringkasan Jawaban : Perusahaan Ibu dapat mengacu pada Pasal 12 ayat (1) dan (3) tax treaty Indonesia–Jerman, yaitu apakah pembayaran ...
Penggunaan Form DGT untuk Transaksi Jasa Air Freight
Ringkasan Jawaban: Pembayaran atas jasa air freight merupakan objek PPh Pasal 26 sehingga Perusahaan Bapak harus memotong PPh Pasal 26 ...
Ketentuan Kredit PPh Pasal 24 Tetap Berlaku untuk Negara yang Tidak Memiliki P3B dengan Indonesia?
Ringkasan Jawaban Untuk mencegah terjadinya pemajakan berganda, Indonesia memiliki kebijakan kredit pajak luar negeri yang diatur dalam Pasal 24 UU ...
Konsultasi
