Dalam era perpajakan yang semakin kompleks, kepatuhan pajak yang efektif dan manajemen risiko pajak yang tepat, dapat menjadi hal penting untuk menghindari tagihan pajak yang membengkak. Persiapan dan persencanaan yang matang dalam menghadapi pemeriksaan pajak menjadi cara yang efektif untuk mengelola risiko pajak. Untuk itu, peran strategis konsultan pajak mutlak diperlukan.
Pemeriksaan pajak adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan dan akurasi dalam pelaporan pajak. Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak, yakni pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Sedangkan, pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Bagaiamana Kiat-kiat Menghadapi Pemeriksaan?
Pemeriksaan pajak dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) yang berstatus Lebih Bayar, ketidaksesuaian data, atau pemilihan secara acak dari kantor pusat DJP. Untuk itu siapapun anda jika anda seorang Wajib Pajak (WP), maka anda berpotensi untuk menghadapi pemeriksaan perpajakan.
Namun jangan khawatir,terdapat beberapa tips dan kiat-kiat yang dapat dilakukan WP sebelum dilakukan pemeriksaan. Pertama, kegiatan pengarsipan dokumen pembukuan dan perpajakan. Kedua, melakukan audit pajak internal untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan pelaporan pajak. Ketiga, menerapkan program kepatuhan pajak secara komprehensif. Terakhir, meminta bantuan konsultan pajak dalam menanggapi dan mewakili Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan.
Selain melakukan tips di atas, WP juga perlu melakukan pengarsipan dokumen dengan baik. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memudahkan proses pelaporan SPT. Dokumen pembukuan yang tertata dengan baik juga memudahkan perusahaan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.
Selanjutnya, periode penyimpanan dokumen harus sesuai dengan persyaratan pada Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yakni wajib disimpan selama 10 tahun. Dengan memenuhi ketentuan ini, Wajib Pajak dapat menghindari sanksi sebagaimana diatur di Pasal 39 UU KUP, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan di Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara.
Selanjutnya, WP juga berkepntingan untuk melakukan audit pajak internal atas pelaporan pajak yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Audit internal ini dapat dilakukan oleh perusahaan maupun konsultan pajak. Audit internal perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak telah dipenuhi dengan benar dan perusahaan lebih siap dalam menghadapi himbauan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau pemeriksaan pajak.
Persiapan lainnya sebelum pemeriksaan pajak yang tak kalah penting adalah mengembangkan dan menerapkan program kepatuhan pajak yang komprehensif. Berdasarkan publikasi OECD (2004) yang berjudul “Guidance Note Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance”, terdapat empat kategori kewajiban perpajakan sebagai indikator Wajib Pajak dikatakan patuh. Keempat kewajiban tersebut meliputi kegiatan mendaftarkan diri ke sistem perpajakan, tepat waktu dalam pelaporan pajak, kebenaran atau akurasi data dan informasi dalam pelaporan, dan melakukan pembayaran tepat waktu.
Peran Konsultan Pajak
Konsultan pajak memberikan pengetahuan dan saran khusus tentang masalah perpajakan, membantu Wajib Pajak memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang kompleks. Mereka juga mendukung persiapan dan respons Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak, serta mewakili Wajib Pajak dalam komunikasi dan negosiasi dengan otoritas pajak. Selain itu, konsultan pajak secara proaktif mengidentifikasi potensi risiko pajak dan menyediakan strategi untuk menguranginya.
Sebagai konsultan, saat seorang WP menerima pemberitahuan pemeriksaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan dan mengorganisir dokumen yang diperlukan untuk menanggapi temuan pemeriksa. Komunikasi yang baik dengan otoritas pajak sangat penting untuk menjaga transparansi dan kerja sama selama proses pemeriksaan. Setelah hasil pemeriksaan sementara diterima, penting untuk merespons secara tepat dan jika perlu, Wajib Pajak dapat bernegosiasi atau menolak temuan tersebut.
Setelah pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan harus dianalisis untuk memahami kekurangan yang ada. Tindakan korektif berdasarkan temuan pemeriksaan perlu dilakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Selain itu, penting untuk menetapkan proses pemantauan dan peninjauan berkelanjutan serta memperbarui strategi manajemen risiko berdasarkan peraturan baru dan pengalaman pemeriksaan.
Persiapan yang baik dalam menghadapi pemeriksaan pajak adalah langkah krusial yang dapat menentukan hasil pemeriksaan dan kelangsungan operasional perusahaan. Dengan mematuhi semua peraturan pajak yang berlaku, mengidentifikasi area berisiko tinggi, dan melakukan audit internal secara berkala, perusahaan dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan dan anomali dalam pelaporan pajak.
Hal terpenting yang perlu WP lakukan dalam menghadapi pemeriksaan adalah bersikap kooperatif dan terbuka selama pemeriksaan ketika menjawab pertanyaan. Slain itu menyediakan dokumentasi pendukung yang lengkap juga merupakan bagian terpenting dalam menghadapi pemeriksaan.
Setelah pemeriksaan, meninjau temuan dan menyelesaikan tindakan korektif dengan cepat juga dapat menghindari denda dan penalti tambahan. Mengajukan banding jika diperlukan juga menjadi bagian dari hak Wajib Pajak untuk memastikan hasil pemeriksaan yang adil.
Ketika WP ataupun perusahaan mematuhi semua peraturan pajak yang berlaku dengan baik, mereka menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Perusahaan ataupun WP lainnya yang secara konsisten mematuhi peraturan pajak cenderung memiliki profil risiko yang lebih rendah di mata otoritas pajak. Ini berarti mereka lebih kecil kemungkinannya untuk diperiksa dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki catatan ketidakpatuhan atau pelaporan yang tidak konsisten.
Untuk itu kita selaku WP perlu kiranya untuk meningkatkan kepatuhan kita terhadap skema perpajakan yang ada, agar dapat meminimalisasi resiko dari pemeriksaan pajak. Selain itu, para pemangku kebijakan juga berkepentingan untuk membuat regulasi perpajakan sesederhana mungkin agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan agar dapat mengurangi biaya kepatuhan.
Editor: Lambang Wiji Imantoro
