Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Kamis, 5 Juni 2025
  • Login
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Tujuh Sistem Perpajakan Baru Dalam PMK 81/2024

Lambang Wiji ImantorobyLambang Wiji Imantoro
8 November 2024
in Analisis, Artikel
Reading Time: 4 mins read
137 9
A A
0
Ilustrasi Digitalisasi Sistem Perpajakan

Sumber: Freepik

166
SHARES
2.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Beleid terkait pelaksanaan core tax system ini ditetapkan Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024, diundangkan pada 18 Oktober 2024 dan dinyatakan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

PMK ini juga disiapkan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang sekaligus menjadi dasar hukum yang menetapkan perubahan teknis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Selain disebut sebagai PMK sapu jagat karena mengakomodasi banyak peraturan perpajakan, PMK No. 81 Tahun 2024 juga menciptakan landasan bagi sistem perpajakan digital di Indonesia secara lebih mutakhir dan terintegrasi.

Dengan fitur-fitur teknis yang mencakup portal wajib pajak, tanda tangan elektronik, basis data elektronik, serta integrasi dengan lembaga lain, sistem ini memungkinkan DJP untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan secara efektif. Apa saja sistem terbaru yang akan diaplikasikan oleh DJP kepada para wajib pajak?

1. Portal dan Akun Wajib Pajak

PMK 81/2024 menjelaskan mengenai adanya Portal Wajib Pajak dan Akun Wajib Pajak sebagai elemen kunci untuk layanan pajak daring. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam  Pasal 1 ayat 21, Portal Wajib Pajak adalah sarana elektronik yang memfasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam portal ini, setiap wajib pajak mendapatkan Akun Wajib Pajak, yang fungsinya sebagai penyimpanan terpusat untuk dokumen-dokumen pajak, kumpulan data, dan informasi penting lainnya terkait administrasi perpajakan.

Akun Wajib Pajak berfungsi sebagai penghubung antara wajib pajak dan DJP secara terdigitalisasi. Akses ke akun ini memerlukan autentikasi yang dilakukan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mekanisme verifikasi tambahan, seperti Tanda Tangan Elektronik, yang diatur pada Pasal 1 ayat 30 dan 31. Implementasi tanda tangan elektronik memastikan keamanan data yang tinggi dan melindungi informasi sensitif dari penyalahgunaan atau pemalsuan.

2. Sistem Pelaporan dan Pembayaran Elektronik

PMK No. 81/2024 turut mengatur mengenai pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Sistem pelaporan elektronik ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan melaporkan pajak mereka tanpa harus datang ke kantor pajak. Sistem ini dioperasikan dengan beberapa komponen penting seperti:

Sistem pembayaran daring/sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk mengakses portal pembayaran, di mana mereka dapat membayar pajak terutang dengan metode digital yang telah disediakan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital yang bekerja sama dengan DJP.

Selanjutnya pelaporan elektronik di mana melalui portal ini, wajib pajak juga dapat mengisi dan mengunggah Surat Pemberitahuan (SPT) serta laporan lainnya yang wajib disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak. Sistem pelaporan daring merupakan terobosan yang menarik dari DJP, pasalnya sistem ini dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan ketimbang proses pelaporan dilakukan secara manual, sekaligus memastikan bahwa data yang masuk langsung terintegrasi dengan basis data DJP.

3. Basis Data Elektronik dan Sistem Informasi Elektronik

Penerapan basis data elektronik menjadi salah satu inovasi utama dalam digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Dalam Pasal 1 ayat 27, Informasi Elektronik didefinisikan sebagai sekumpulan data elektronik yang mencakup tulisan, gambar, peta, dan jenis data digital lainnya yang dapat diolah dan dianalisis. Penggunaan basis data ini memungkinkan proses yang lebih efisien dan akurat dalam pencatatan serta pemantauan data wajib pajak.

Data yang terekam dalam sistem informasi DJP ini mencakup berbagai dokumen perpajakan, seperti riwayat transaksi, serta data lain yang terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak. Data ini disimpan dalam basis data terpusat yang mudah diakses oleh otoritas pajak untuk keperluan verifikasi, analisis, dan pengawasan. Dengan begitu, DJP dapat menjalankan proses pemeriksaan dan penelusuran yang lebih efektif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

4. Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik untuk Autentikasi Data

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik dalam sistem digital ini berperan penting dalam verifikasi data dan keamanan transaksi. Tanda Tangan Elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 30, adalah informasi elektronik yang melekat pada dokumen pajak untuk memastikan keaslian dan integritas dokumen tersebut. Hal ini memungkinkan DJP untuk memverifikasi identitas pihak yang menandatangani dokumen dan menjamin bahwa dokumen tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani.

Sementara itu, Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 31 merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang sah. Sertifikat ini berfungsi untuk mengautentikasi identitas wajib pajak atau petugas DJP yang terlibat dalam transaksi elektronik, memastikan bahwa semua pihak yang mengakses data atau melakukan transaksi memiliki identitas yang terverifikasi.

5. Penggunaan Data Elektronik dalam Penilaian Pajak

Dengan adanya basis data elektronik, DJP dapat melakukan penilaian pajak berbasis data yang lebih efektif. Data yang terkumpul dari pelaporan dan transaksi daring memungkinkan DJP untuk memanfaatkan teknologi analitik untuk menganalisis data wajib pajak secara terstruktur. Dengan bantuan algoritma dan perangkat lunak analitik, DJP dapat mengidentifikasi pola transaksi, potensi ketidakpatuhan, dan perhitungan pajak yang lebih akurat berdasarkan profil wajib pajak.

Data yang telah terverifikasi dan tersimpan dalam basis data elektronik ini juga dapat dimanfaatkan DJP dalam penyusunan kebijakan pajak yang lebih tepat sasaran. Analisis terhadap data wajib pajak ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai perilaku pajak dari berbagai sektor ekonomi sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih didasarkan pada data.

6. Sistem Pengawasan dan Pemantauan Real-Time

PMK 81/2024 juga mengatur mengenai aspek pengawasan dan pemantauan real-time terhadap data wajib pajak. Dengan sistem yang terhubung secara daring, DJP memiliki kemampuan untuk memantau kepatuhan pajak secara langsung. Setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dan data yang masuk ke dalam sistem langsung tercatat dan dapat ditelusuri oleh DJP.

Pemantauan ini juga didukung oleh penggunaan algoritma pengawasan yang dapat mendeteksi ketidaksesuaian atau anomali dalam pelaporan pajak. Dengan pendekatan ini, DJP tidak hanya dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan tetapi juga dapat memberikan peringatan dini kepada wajib pajak jika terdapat indikasi ketidakpatuhan.

7. Integrasi dengan Lembaga Lain untuk Pengawasan

Selain melibatkan teknologi internal, dalam PMK No. 81/2024 juga mengatur mengenai integrasi data dengan lembaga eksternal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan kementerian lain. Integrasi data antar-lembaga ini mempermudah DJP dalam mengakses informasi penting yang berkaitan dengan transaksi finansial, kegiatan usaha, serta data ekonomi lainnya yang relevan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Kolaborasi antar-lembaga ini tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tetapi juga membantu mencegah terjadinya penghindaran pajak dan manipulasi data perpajakan. Integrasi ini menjadi langkah proaktif dalam mengidentifikasi dan menindak wajib pajak yang mencoba menghindari kewajiban pajaknya.

Tags: core tax systemDJPKemenkeuMenkeuPMK-81/2024
Share66Tweet42Send
Previous Post

PPN Jadi 12%: Ngotot Diterapkan Jokowi, Dipikirkan Ulang Prabowo

Next Post

Dua Bulan Lagi Berlaku, Coretax Sistem Dinilai Dapat Tekan Modus Penipuan Perpajakan

Lambang Wiji Imantoro

Lambang Wiji Imantoro

Related Posts

Sumber: Freepik
Artikel

Menanti Panduan Pelatihan ESG Nasional

2 Juni 2025
Artikel

Perpajakan Berkelanjutan di Era IFRS S1 dan S2

2 Juni 2025
Sumber: Freepik
Analisis

Pajak untuk Pemerataan Literasi

30 Mei 2025
Sumber: Freepik
Artikel

Peneliti PRINS Berbagi Perspektif Terkait Pajak Daerah dan Cukai MBDK

28 Mei 2025
SP2DK
Artikel

Menakar Intensifikasi SP2DK di Era CTAS

26 Mei 2025
Ilustrasi tax amnesty
Analisis

Diskursus: Apakah Kebijakan Tax Amnesty Bersifat Ekses?

23 Mei 2025
Next Post
Designed by Freepik

Dua Bulan Lagi Berlaku, Coretax Sistem Dinilai Dapat Tekan Modus Penipuan Perpajakan

#image_title

Ahli: Insentif PPh 21 Bentuk Dukungan Terhadap Ekonomi

Designed by Freepik

PMK 81/2024 Beri Kepastian Hukum Pelaksanaan Coretax System

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1467 shares
    Share 587 Tweet 367
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    946 shares
    Share 378 Tweet 237
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    919 shares
    Share 368 Tweet 230
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    764 shares
    Share 306 Tweet 191
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    729 shares
    Share 292 Tweet 182
Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.