Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Kamis, 3 Juli 2025
  • Login
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Bagaimana Mekanisme Pemungutan PPN oleh non PKP?

170
SHARES
2.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

PERTANYAAN

Izin bertanya, perusahaan saya non PKP, melakukan transaksi penyewaan tanah dan bangunan kepada customer dengan nilai transaksi lebih dari Rp 4,8 Milyar, bagaimana mekanisme pemungutan PPN-nya?

  • Arif, Jakarta.
Picture of Alifia Qhoiriyah

Alifia Qhoiriyah

Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute
PERNYATAAN PENYANGKALAN
Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.
Baca Disclaimer
DISCLAIMER

Ringkasan Jawaban

Karena penyewaan tanah dan bangunan merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN, perusahaan harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan tersebut dengan syarat perusahaan harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai PKP. Apabila tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan perusahaan sebagai PKP dan dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak sebelum perusahaan dikukuhkan sebagai PKP.

 

Pembahasan Lengkap

Baik Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dapat melakukan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha harus berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dahulu. Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU KUP”) mengatur bahwa Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Lebih lanjut, Pasal 3A ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPN”) menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di dalam daerah pabean, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Pengusaha kecil yang dimaksud pada UU PPN tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM. Namun, bagi pengusaha kecil yang peredaran brutonya telah mencapai Rp 4,8 Milyar selama 1 tahun buku wajib dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 (“PMK-197/2013”). Pengusaha harus dikukuhkan sebagai PKP paling lama 1 bulan berikutnya setelah peredaran bruto pengusaha mencapai Rp 4,8 Milyar.

“Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

(Pasal 1 PMK-197/2013)

Untuk kasus Bapak Arif, peredaran bruto atas transaksi penyewaan tanah dan bangunan tersebut telah melebihi Rp 4,8 Milyar sehingga perusahaan wajib melaporkan diri ke KPP terdaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP. Karena penyewaan tanah dan bangunan merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN, perusahaan harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan tersebut dengan syarat perusahaan harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai PKP.

Apabila tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan perusahaan sebagai PKP dan dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak sebelum perusahaan dikukuhkan sebagai PKP. Pajak terutang dan sanksi yang ditetapkan terhitung sejak masa pajak saat jumlah peredaran bruto melebihi Rp 4,8 Milyar. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha dapat melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas transaksi penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga membantu.

Tags: Pajak Pertambahan NilaiPengusaha Kena PajakPenyewaan tanah dan bangunan
Share68Tweet43Send

DISCLAIMER

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi pratamainstitute.com bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Previous Post

Pencadangan Employee Benefit Dapat Menjadi Biaya Pengurang Bagi Perusahaan?

Next Post

Apakah Pelaporan Pajak Pemilik CV dengan Pelaporan Pajak CV Dilakukan Secara Terpisah?

Related Posts

Image by freepik
Konsultasi

Apakah hibah milik pendiri yayasan termasuk objek pajak?

1 bulan ago
ESG
Konsultasi

Bagaimana Menyusun Sustainability Report Dengan Standar GRI?

2 bulan ago
Jasa konstruksi
Konsultasi

Apakah Jasa Instalasi dan Bangunan dari Perseorangan Selalu Dikenakan PPh Pasal 23?

3 bulan ago
Majalah online
Konsultasi

Aspek PPh dan PPN atas Transaksi Berlangganan Majalah Online dari Luar Negeri

3 bulan ago
Global Minimum Tax
Konsultasi

Bagaimana Penerapan GMT di Indonesia?

4 bulan ago
Akun CTAS
Konsultasi

Apakah Karyawan Level Staf Bisa Menjadi PIC Akun CTAS?

5 bulan ago

BACA JUGA

Menata Masa Depan Hijau lewat Keuangan Berkelanjutan

2 Juli 2025

Mengapa Buruh Membayar Lebih Banyak Pajak Daripada Miliarder

1 Juli 2025

Memetik Untung dan Tantangan Pajak di Marketplace

1 Juli 2025

Mendorong Kepatuhan Pelaporan SPT: Perlu Inovasi Baru?

Kontraksi Penerimaan Pajak dan Strategi Pemulihan

Global Boiling dan Peran Strategis Sektor Keuangan

Deindustrialisasi dan Kejatuhan Kelas Pekerja

Menyulap Tantangan Emisi Jadi Peluang Inovasi: Peran ESG dan R&D

GCG Tangguh, ESG Tumbuh: Strategi Bisnis di Era Transisi Hijau

Dari Polusi ke Solusi: Perdagangan Emisi sebagai Motor ESG

Indonesia Masuk Jurisdictional Snapshots IFRS Foundation

Relevansi Kurva Laffer bagi Perpajakan Indonesia

Berburu Penerimaan Pajak di Tengah Stagnasi Perekonomian

Memahami Perbedaan Standar Assurance Laporan Keberlanjutan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Picture of Alifia Qhoiriyah

Alifia Qhoiriyah

Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1472 shares
    Share 589 Tweet 368
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    968 shares
    Share 387 Tweet 242
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    939 shares
    Share 376 Tweet 235
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    790 shares
    Share 316 Tweet 198
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    746 shares
    Share 298 Tweet 187
Next Post

Apakah Pelaporan Pajak Pemilik CV dengan Pelaporan Pajak CV Dilakukan Secara Terpisah?

Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.

  • Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Pada dasarnya Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien – konsultan pajak tidak terjadi. Untuk suatu nasihat yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang konsultan pajak yang kompeten.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban tertentu dari Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id mungkin sudah tidak sesuai/tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kami sarankan Anda untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan di dalam artikel jawaban Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.