Pertumbuhan ekonomi Indonesia kian hari kian menggembirakan. Berdasarkan laporan The Wealth Sizing Model yang diluncurkan Knight Frank Global, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia tercepat yang memilki pertumbuhan Ultra High Net Worth Individual (UHNWI) atau biasa dikenal dengan crazy rich. UNHWI merupakan orang pribadi yang memilki kekayaan minimal USD 30 juta atau Rp 447,1 miliar
Sepanjang 2022 golongan crazy rich di Indonesia bertambah menjadi 556 orang. Angka tersebut naik dibanding tahun sebelumnya, 2021, sebanyak 510 orang. Selain itu, laporan The Wealth Report 2023 memproyeksikan jumlah UHNWI di Indonesia di tahun 2027 akan menembus 651 orang atau tumbuh sekitar 17%
Besarnya jumlah crazy rich membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana para crazy rich dapat berkontribusi pada penerimaan pajak? Seberapa besar potensi penerimaan yang hilang jika crazy rich “absen” membayar pajak? Apa itu crazy rich dan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap pajak?
Menurut Direktur Eksekutif Pratama Institute for Fiscal Policy and Government Studies, Prianto Budi Saptono, jumlah UHNWI sebanyak 510 orang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) per 2021 sesuai Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dalam laporan tahunan tersebut, DJP itu menyatakan bahwa dari total WP yang terdaftar sebanyak 66,35 juta, jumlah WP OP sebanyak 61,53 juta atau 92,74%. Artinya jumlah UNWHI itu setara dengan 0,0009% dari total WPOP.
Kinerja penerimaan pajak periode Jan-Mei 2023 ini menunjukan bahwa penerimaan pajak dari UHNWI merujuk ke penerimaan pajak penghasilan (PPh 21) dan PPh OP sebesar total 12,2%. Jika angka 12,2% dikalikan dengan proporsi jumlah UHNWI (0,0009%), kontribusi UHNWI terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 0,00011% dari total target penerimaan pajak tahun 2023.
Jika kontribusi 0,00011% tersebut dikalikan dengan kenaikan 17% UHNWI di 2027, potensi kenaikan penerimaan pajak di 2027 dari UHNWI hanya sebesar 0,00013%. Oleh karena itu, menurut Prianto, crazy rich masih berkontribusi kecil pada penerimaan pajak.
Langkah apa yang telah diupayakan oleh pemerintah?
Untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari para crazy rich, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan langkah khusus kepada wajib pajak golongan kaya ini. Pembentukan satuan petugas (Satgas) menjadi solusi paling tepat agar dapat memberikan pengawasan khusus. Dengan demikian, Pemerintah mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi PPh untuk crazy rich untuk memaksimalkan pendapatan pajak.
Pada Konferensi Pers APBN Kita, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa Ditjen Pajak akan melakukan pengawasan kepada wajib pajak orang kaya beserta wajib pajak grup dan digital ekonomi. Oleh karena itu, pihak otoritas pajak membentuk task force dalam konteks komite kepatuhan untuk melakukan pengawasan wajib pajak grup dan high wealth individual (HWI) yang biasanya merupakan bagian dari suatu grup.
Tugas Satgas Crazy Rich
Satgas pengawas pajak memiliki tugas yang kompleks dan krusial dalam memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kekayaan fantastis, harus memenuhi kewajiban pajak mereka secara adil sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bagaimanapun, kekayaan melimpah yang mereka miliki serta akses ke jaringan keuangan internasional sering kali memungkinkan Crazy Rich untuk menjalankan strategi perencanaan pajak yang rumit agar dapat mengurangi kewajiban pajak secara legal.
Tantangan terbesar bagi satgas adalah mengidentifikasi strategi perencanaan pajak oleh crazy rich yang memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak. Hal ini juga berpotensi melibatkan transfer kekayaan ke negara yurisdiksi dengan peraturan pajak yang lebih ringan atau perusahaan dengan struktur yang kompleks untuk mengaburkan kepemilikan dan aliran dana.
Optimalisasi Penerimaan Pajak dengan Pendekatan Proaktif
Satgas pengawas pajak dapat mengadopsi pendekatan proaktif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Crazy Rich. Langkah-langkah yang dapat diupayakan di antaranya:
- Pemantauan Aktivitas Keuangan
Satgas secara rutin memantau transaksi keuangan yang melibatkan kekayaan Crazy Rich. Hal ini mencakup pembelian aset mewah, peralihan kepemilikan, dan investasi dalam entitas bisnis.
- Kerja Sama Internasional
Satgas perlu menjalin kerja sama dengan otoritas pajak di yurisdiksi lain untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak lintas batas. Pertukaran informasi yang lebih efektif dapat membantu mencegah praktik penghindaran pajak.
- Audit Mendalam
Satgas dapat melakukan audit mendalam terhadap laoran SPT tahunan yang terkoneksi dengan bank account untuk merekonsiliasi kecocokan laporan dengan kepemilikan asset yang sebenarnya.
- Peningkatan Kesadaran
Memberikan edukasi kepada crazy rich tentang pentingnya kewajiban pajak dan konsekuensinya bagi pembangunan negara. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk praktik penghindaran pajak dan menumbuhkan kesadaran membayar pajak secara sukarela.
Mewujudkan Pajak Berkeadilan
Meskipun secara garis besar setoran pajak dari kelompok crazy rich belum menunjukkan kontribusi penerimaan pajak secara signifikan, pemerintah tetap melakukan upaya terbaik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Salah satunya dengan membentuk Satgas khusus crazy rich.
Selain itu, jika para kelompok crazy rich dikenakan pajak dengan tarif khusus, artinya pemerintah peduli dengan fenomena ketimpangan sosial-ekonomi. Penerapan pengenaan pajak untuk crazy rich harus bertujuan untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang berkeadilan. Ke depannya, jika penerapan pajak ini dinilai efektif, selanjutnya pemerintah dapat melakukan penyesuaian pengenaan tarif pajak yang bersifat progresif untuk kategori pendapatan tertentu disertai pembatasan celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak oleh para crazy rich.
Mewujudkan pajak yang berkeadilan bukanlah tugas yang mudah karena perlu melibatkan berbagai pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial. Akan tetapi, dengan komitmen dari pemerintah, partisipasi masyarakat terutama dari kelompok UHNWI, sistem perpajakan yang lebih adil dan berkeadilan dapat terwujud. Dengan demikian, kebijakan pajak crazy rich dapat membantu mengurangi ketimpangan dan mendorong pemerataan sosial dan ekonomi.
Penulis: Lambang Wiji Imantoro
Ilustrasi: Umar Hanif Al Faruqy
