Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak

Ringkasan Jawaban

Penyerahan jasa konsultansi oleh Perusahaan Ibu terutang PPN 0% sepanjang memenuhi persyaratan di PMK No. 32/PMK.010/2019. Sesuai PMK-32/2019, jasa konsultansi yang diserahkan melalui saluran elektronik termasuk ke dalam kegiatan ekspor JKP yang tarif PPN-nya 0%.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PMK-32/2019, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atas ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak (PEJKP) yang dilampiri dengan faktur penjualan (invoice).

Pembahasan Lengkap

Terima kasih Ibu Alifia atas pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU PPN (UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 7/2021), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas ekspor JKP dengan tarif 0% (nol persen). Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan PPN ekspor JKP diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.010/2019 (PMK-32/2019).
PMK-32/2019 mengatur tentang batasan kegiatan dan jenis JKP yang ekspornya dikenai PPN 0%. Kegiatan ekspor JKP merupakan kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.

Jenis Kegiatan Ekspor JKP

Tabel di bawah ini menguraikan jenis-jenis kegiatan pelayanan yang termasuk ke dalam kegiatan ekspor JKP sesuai PMK-32/2019.

No. KontenTerkait Perlakuan Akuntansi dan Pajak atas Piutang Tak Tertagih 30 Januari 2026 Perlakuan Pajak Penghasilan atas Impairment Aset 31 Desember 2025	Jenis JKP	Ketentuan Lanjutan
1.	Kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean
a.	Jasa maklon;	spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak; kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang
b.	jasa perbaikan dan perawatan; dan	–
c.	jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk tujuan ekspor.	–

2.	kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean.	jasa konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean

3.	Kegiatan lain yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dengan cara: 1. penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos dan saluran elektronik; atau 2. berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean, berdasarkan permintaan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak.
a.	Jasa teknologi dan informasi;	layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi; layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (Hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan; layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi; layanan keamanan teknologi informasi (IT security), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan; layanan pusat kontak (contact center), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak; layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (client) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (data Processing), dan konfigurasi piranti keras (hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer; layanan komputasi awan (cloud computing) dan web hosting, antara lain data hosting atau data storage sepanjang server berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan data hosting atau data storage merupakan penyedia layanan cloud computing atau web hosting; dan layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan games, animasi, dan desain grafis.
b.	Jasa penelitian dan pengembangan (research and development);	–
c.	Jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;	–
d.	Jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (engineering Services), jasa konsultansi pemasaran (marketing Services), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;	–
e.	Jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan	–
f.	Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.	layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri; layanan transmitter and responder (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean; layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

Syarat Ekspor JKP

Ekspor JKP dikenakan PPN dengan tarif 0% sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:

Didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara Pengusaha Kena Pajak dengan Penerima
Ekspor Jasa Kena Pajak yang mencantumkan dengan jelas:
- jenis;
- rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan di luar Daerah
  Pabean oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
- nilai penyerahan,
  Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dan
Terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari Penerima Ekspor Jasa Kena
Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam huruf a.

Faktur Pajak

Sesuai Pasal 8 PMK-32/2019, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat dilakukannya ekspor JKP. Faktur Pajak tersebut berbentuk Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak (PEJKP) yang dilampiri dengan faktur penjualan (invoice).

Demikian uraian kami terkait Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak. Semoga membantu.