UMKM selalu digambarkan sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 mencatat terdapat 65,5 juta UMKM yang menyumbang 61% PDB nasional serta menyerap 97% tenaga kerja. Meskipun demikian, hanya 2,4 juta UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak aktif menurut Laporan Tahunan DJP 2023. Artinya kebijakan perpajakan UMKM sebenarnya hanya menjangkau sebagian sangat kecil dari keseluruhan pelaku usaha.
Pengenaan PPh Final melalui PP 55/2022 dirancang untuk menyederhanakan kepatuhan. Namun simplifikasi administrasi tidak serta-merta meningkatkan produktivitas. Laporan Indonesia Economic Prospects (World Bank, Juni 2022) menunjukkan bahwa produktivitas UMKM Indonesia hanya sekitar 14% dari produktivitas perusahaan besar. Dengan kapasitas produksi yang rendah dan kemampuan akumulasi modal yang terbatas, efek kebijakan pajak menjadi minimal.
Hambatan utama UMKM bukanlah tarif pajak, melainkan keterbatasan struktural. World Bank melaporkan bahwa 72% UMKM mengalami kesulitan akses pembiayaan. Sementara itu, Sensus Ekonomi BPS 2022 menunjukkan lebih dari 50% UMKM beroperasi pada margin keuntungan sangat tipis. Dalam kondisi seperti ini, tarif pajak rendah tidak otomatis menciptakan peningkatan daya saing atau mendorong UMKM naik kelas.
Beberapa riset akademik bahkan menyoroti potensi moral hazard. PPh Final menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk tetap berada di skala omzet kecil agar menikmati tarif lebih rendah, sehingga dinamika ekspansi menjadi terhambat. Dengan kata lain, pajak final yang awalnya dirancang untuk memberdayakan justru berisiko menghasilkan stagnasi jika tidak dibarengi reformasi struktural dalam akses pembiayaan, digitalisasi, dan integrasi ke rantai nilai.
Gig Worker Digital dan Kesenjangan Regulasi Pajak
Pertumbuhan platform digital seperti ride-hailing, pesan-antar makanan, dan freelance marketplace menciptakan lapisan baru tenaga kerja yang disebut gig worker. ILO dalam laporan Digital Labour Platforms and the Future of Work in Indonesia (2023) memperkirakan terdapat 6,4 juta pekerja gig berbasis digital di Indonesia. Namun regulasi perpajakan kita masih tertinggal dibandingkan perubahan besar dalam struktur tenaga kerja ini.
Salah satu ciri khas gig worker adalah fluktuasi pendapatan. ILO mencatat variasi pendapatan pekerja platform di Indonesia dapat bergerak antara 20–40% dari bulan ke bulan. Ketidakstabilan ini membuat skema pemajakan berbasis norma penghasilan atau tarif final menjadi relatif berat pada bulan-bulan ketika permintaan rendah. Beban pajak yang bersifat fixed atau dihitung dari omzet tidak proporsional terhadap kemampuan bayar mereka.
Dari sisi kepatuhan, DJP hingga saat ini belum merilis data formal mengenai jumlah gig worker yang terdaftar sebagai wajib pajak atau yang melaporkan penghasilannya secara rutin. Satu-satunya data digital economy yang secara konsisten dipublikasi adalah penerimaan PPN PMSE. DJP melaporkan bahwa sejak 2020 hingga awal 2024, PPN PMSE yang berhasil dipungut mencapai Rp18,17 triliun. Namun angka ini berasal dari transaksi perusahaan besar seperti Netflix, Spotify, Amazon, Meta, dan marketplace global lainnya, bukan dari pendapatan gig worker.
ILO juga menegaskan bahwa mayoritas gig worker tidak memahami status perpajakan mereka. Ketidakpastian ini muncul karena hubungan kerja yang tidak didefinisikan sebagai hubungan kerja formal, sehingga platform tidak berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Akibatnya seluruh tanggung jawab administrasi berada di pundak pekerja yang pada saat bersamaan menghadapi pendapatan tidak stabil, kurang literasi, dan tidak memiliki sistem pengelolaan keuangan yang memadai. Ketimpangan ini menciptakan isu fairness antara pekerja formal yang pajaknya dipotong otomatis dan gig worker yang menanggung sendiri seluruh beban kepatuhan.
Insentif Semu untuk Petani dan Nelayan
Jika UMKM dan gig worker berada dalam posisi sulit, maka petani dan nelayan berada dalam kondisi lebih rapuh. BPS (Sakernas 2023) menunjukkan bahwa sekitar 20% pekerja sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingginya biaya produksi, risiko gagal panen, dan ketidakpastian harga membuat penghasilan mereka sering kali berada di bawah ambang batas PTKP, sehingga pajak bukan isu utama bagi mereka.
FAO dalam The State of Food and Agriculture (2022) menjelaskan bahwa petani kecil di Indonesia cenderung beroperasi pada margin keuntungan rendah akibat struktur biaya yang timpang. Bank Dunia dalam Transforming Agriculture in Indonesia (2020) mencatat bahwa lebih dari 40% biaya petani habis untuk input seperti pupuk, benih, pakan, dan biaya transportasi. Kondisi ini membuat insentif pajak tidak memberikan perubahan berarti terhadap kesejahteraan mereka.
Di sisi pasar, struktur distribusi komoditas pangan Indonesia masih sangat tidak seimbang. Petani kecil berada pada posisi tawar yang lemah karena bergantung pada tengkulak, minim akses informasi harga, dan tidak memiliki infrastruktur penyimpanan. Bahkan jika pemerintah memberikan insentif pajak atau pembebasan PPN untuk komoditas tertentu, masalah utamanya tetap tidak berubah. Penghasilan petani yang rendah, ketergantungan pada musim, dan rentannya fluktuasi harga jauh lebih menentukan nasib mereka daripada rezim perpajakan.
Jika dilihat dari UMKM, gig worker, hingga petani dan nelayan, pola besar yang muncul sama. Kebijakan pajak tidak mampu menyentuh inti persoalan ekonomi akar rumput karena tantangan utama mereka bukan terletak pada pajak, tetapi pada struktur ekonomi yang timpang, produktivitas yang rendah, dan posisi tawar yang lemah.
Reformasi pajak tetap diperlukan, tetapi hanya akan efektif jika berjalan beriringan dengan reformasi struktural yang lebih luas yang menyasar peningkatan produktivitas UMKM, regulasi platform digital yang adil, dan perbaikan rantai pasok serta biaya produksi pertanian. Tanpa itu, pajak hanya menjadi perangkat teknokratis yang tampil elegan di atas kertas tetapi gagal menyentuh realitas sosial ekonomi rakyat.
