Peralihan dari pelaporan keberlanjutan yang bersifat sukarela menuju kewajiban pelaporan menunjukkan fase baru tata kelola perusahaan di tingkat global dan regional (European Commission, 2023). Di Eropa, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan European Sustainability Reporting Standards (ESRS) memperluas lingkup dan kedalaman pengungkapan yang dibutuhkan dari perusahaan, termasuk perusahaan menengah, sebagai bagian dari strategi Green Deal. (EFRAG, 2023).
Di arena internasional, pembentukan International Sustainability Standards Board (ISSB) di bawah IFRS Foundation dan penerbitan standar awal seperti IFRS S1 dan IFRS S2 menunjukkan upaya membangun baseline global untuk pengungkapan isu keberlanjutan yang relevan bagi investor dan pasar modal (IFRS Foundation, 2022; IFRS Foundation, 2023).
Regulasi di luar UE juga bergerak, misalnya SEC di Amerika Serikat mengusulkan aturan terkait pengungkapan iklim pada 2022, kemudian menerbitkan aturan final yang memperkuat standar pelaporan iklim publik pada 2024. Penerbitan aturan ini menandakan permintaan investor terhadap informasi yang lebih konsisten dan dapat diandalkan (SEC, 2022; SEC, 2024).
Momentum regulasi ini patut diapresiasi, tetapi tantangan substantif tetap besar. Praktik pelaporan keberlanjutan saat ini cenderung menghasilkan ratusan hingga ribuan data points, terperinci tentang proses, kebijakan, dan aktivitas rantai nilai tanpa agregasi yang menjadikannya ukuran kinerja yang mudah dipahami dan dibandingkan (EFRAG, 2023).
Berbeda dengan pelaporan keuangan yang memiliki agregat seperti laba dan ekuitas yang memfasilitasi perbandingan antarperusahaan, pelaporan keberlanjutan sering membiarkan pengguna menyusun interpretasi sendiri dari data terfragmentasi, sehingga menambah beban analitis dan menurunkan keterbandingan.
Sisi lain yang penting adalah dampak nyata (real effects) dari kewajiban pengungkapan. Bukti empiris menunjukkan bahwa pengungkapan yang diwajibkan dapat memicu perubahan perilaku dan hasil nyata. Studi pada keselamatan tambang misalnya mendokumentasikan penurunan insiden setelah data keselamatan diwajibkan dalam laporan perusahaan, menunjukkan bahwa transparansi terstandarisasi dapat mendorong perbaikan praktik operasional (Christensen et al., 2017). Namun, dampak ini bersifat kontekstual dan berbeda-beda antar isu sehingga besaran dampak yang diharapkan perlu dinyatakan secara realistis dalam rancangan kebijakan.
Perlu diingat pula bahwa transparansi bukanlah satu-satunya atau selalu instrumen paling efisien untuk menginternalisasi eksternalitas. Instrumen lain seperti pajak karbon, skema perdagangan emisi, larangan terhadap praktik berbahaya, atau subsidi teknologi bersih dapat memengaruhi insentif melalui harga dan aturan, sedangkan transparansi bekerja lewat jalur informasi yang mendorong aksi dari investor, pelanggan, pemasok, dan regulator (IFRS Foundation, 2023). Oleh karena itu desain standar pelaporan harus selaras dengan kebijakan lain agar tidak menjadi beban administrasi tanpa hasil nyata.
Dari perspektif teknis dan desain, berdasarkan studi merekomendasikan beberapa praktis. Pertama, pembuat standar perlu mengembangkan metrik ringkasan yang bermakna agar pengguna dapat menilai efektivitas dan efisiensi tindakan perusahaan tanpa harus mengolah puluhan ribu data mentah (EFRAG, 2023). Kedua, konektivitas antara laporan keberlanjutan dan laporan keuangan harus diperkuat.
Penambahan informasi mengenai asumsi masa depan, penilaian risiko fisik dan transisi, serta estimasi liabilitas perlu tercermin secara koheren pada kedua ranah agar pasar bisa menilai implikasi finansial dari isu ESG secara tepat (IFRS Foundation, 2023). Ketiga, standar perlu menekankan verifiabilitas dan mekanisme assurance untuk mengurangi risiko greenwashing dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (SEC, 2024).
Implementasi standar juga harus mempertimbangkan kapasitas dan beban kepatuhan, terutama bagi usaha menengah dan UMKM dengan pendekatan bertahap, panduan teknis yang konkret, dan dukungan kapasitas agar tujuan kebijakan tidak tercapai dengan biaya yang tidak proporsional (European Commission, 2023). Salah satu bukti Harmonisasi internasional seperti upaya menyelaraskan ESRS dan standar ISSB agar meminimalkan overlap dapat membantu perusahaan multinasional mengurangi duplikasi pelaporan dan memfasilitasi adopsi global yang efektif (Reuters, 2024).
Akhirnya, pelaporan keberlanjutan memiliki potensi besar sebagai alat akuntabilitas dan transformasi bisnis bila dirancang dengan benar serta fokus pada kualitas informasi, metrik agregat yang meaningful, koneksi yang jelas ke laporan keuangan, dan mekanisme assurance yang kuat. Tanpa elemen-elemen tersebut, pelaporan berkelanjutan berisiko menjadi kumpulan data yang sulit dimanfaatkan dan hanya sebuah ritual kepatuhan untuk instrumen perubahan.
Regulasi yang efektif harus menyeimbangkan ambisi transparansi dengan pragmatisme implementasi agar laporan keberlanjutan benar-benar membantu perusahaan, investor, dan publik mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
