Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Sabtu, 21 Juni 2025
  • Login
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Cara Pemadanan NIK Menjadi NPWP

Ketentuan dan Cara Penggabungan NIK dan NPWP

Pratama IndomitrabyPratama Indomitra
18 Desember 2023
in Artikel, Infografik
Reading Time: 2 mins read
127 7
A A
0
NIK-NPWP
153
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pemerintah menetapkan pengaturan kembali implementasi penuh NIK sebagai NPWP Orang Pribadi Penduduk dan NPWP 16 digit WP orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah, dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Seperti apa sih ketentuannya? Bagaimana langkah-langkah untuk pemadanan NIK dan NPWP? Simak infografik berikut, yuk!

sinkron nik npwp
#Infografik seputar Pemadanan NIK dan NPWP

Ketentuan Sinkronisasi NIK dan NPWP

Ketentuan mengenai sinkronisasi NIK dan NPWP diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Ketentuan NIK dan NPWP sampai 30 Juni 2024

NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, sedangkan NPWP 15 digit (NPWP lama)  masih dapat dipergunakan.

Ketentuan NIK dan NPWP Mulai 1 Juli 2024

NPWP 16 digit resmi diberlakukan dan digunakan secara penuh dalam layanan administrasi oleh pihak DJP dan pihak lain. Adapun Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) digunakan sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal/kedudukan.

Tata Cara Pemadanan NIK dan NPWP

  1. Login Klik di Web pajak.go.id
  2. Masukkan 15 digit NPWP, password, dan kode kemanan
  3. Buka menu profil, masukkan NIK sesuai KTP, dan klik Ubah Profil
  4. Klik Logout, lalu login dengan menggunakan NIK dan password yang sama

 

Infografik oleh: Umar hanif Al Faruqy

Tags: NIK-NPWPPemadanan NPWP-NIK
Share61Tweet38Send
Previous Post

Apakah Istilah “Tidak Terutang PPN” dan “PPN Dibebaskan” Sama?

Next Post

Kupas Tuntas Manajemen PPh Pasal 21 sesuai PP 58/2023 (Jilid 1)

Pratama Indomitra

Pratama Indomitra

Related Posts

Kurfa Laffer dan relevansinya perpajakan di Indonesia
Analisis

Relevansi Kurva Laffer bagi Perpajakan Indonesia

20 Juni 2025
Sumber: Freepik
Artikel

Memahami Perbedaan Standar Assurance Laporan Keberlanjutan

16 Juni 2025
Sumber: Freepik
Artikel

Menanti Panduan Pelatihan ESG Nasional

2 Juni 2025
Artikel

Perpajakan Berkelanjutan di Era IFRS S1 dan S2

2 Juni 2025
Sumber: Freepik
Analisis

Pajak untuk Pemerataan Literasi

30 Mei 2025
Sumber: Freepik
Artikel

Peneliti PRINS Berbagi Perspektif Terkait Pajak Daerah dan Cukai MBDK

28 Mei 2025
Next Post
#image_title

Kupas Tuntas Manajemen PPh Pasal 21 sesuai PP 58/2023 (Jilid 1)

Tarif baru PPh 21

PP 58/2023: Penghitungan PPh 21 Baru Mulai Tahun Baru (2024)

#image_title

Teka-Teki PPh 21 Bukan Pegawai Terungkap di PMK 168/2023

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1469 shares
    Share 588 Tweet 367
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    957 shares
    Share 383 Tweet 239
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    932 shares
    Share 373 Tweet 233
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    779 shares
    Share 312 Tweet 195
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    737 shares
    Share 295 Tweet 184
Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.