Pada 24-25 Juli 2024, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar The 4th International Conference on Administrative Science, Policy, and Governance Studies (ICAS-PGS 2024). Konferensi ini menjadi wadah bagi akademisi dan praktisi dari berbagai bidang untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang isu-isu administrasi, kebijakan, dan tata kelola.
Dua peneliti dari Pratama Institute (PRINS), Ismail Khozen dan Gustofan Mahmud, turut ambil bagian dalam acara ini dengan mempresentasikan penelitian mereka. Keikutsertaan ini diharapkan memberikan dampak bagi kebijakan pajak di Indonesia.
Ismail Khozen, dalam penelitiannya yang berjudul “Accommodating Muslim Interests through Tax System Transformation: Insights from the Application of Soft Systems Methodology,” mengemukakan pentingnya integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pajak di Indonesia.
Melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM), Khozen mengumpulkan data dari 32 informan untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang menghambat akomodasi kepentingan muslim dalam kebijakan pajak serta langkah demi langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang lebih akomodatif.
Penelitian ini menemukan berbagai masalah, mulai dari isu prinsipil hingga teknis, baik pada sisi penerimaan pajak maupun pengeluaran. Masalah-masalah tersebut mencakup kepentingan pribadi dan komunitas serta interaksinya dengan proses politik yang lebih luas.
“Keberhasilan implementasi kebijakan semacam ini tidak hanya akan menguntungkan wajib pajak Muslim, tetapi juga penganut 5 agama lain yang diakui di Indonesia,” kata Khozen, menunjukkan dampak limpahan kebijakan (spillover effect) dari proposal kebijakan tersebut.
![WhatsApp Image 2024-07-25 at 101726 - Pratama Institute](https://pratamainstitute.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-25-at-101726.jpeg)
Sementara itu, Gustofan Mahmud mempresentasikan penelitian berjudul “Unlocking Success: How e-Filing Empowers MSMEs to Boost Tax Compliance and Business Performance.” Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas penerapan e-Filing dan dampaknya terhadap kinerja serta kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Menggunakan data primer dari UMKM di empat provinsi utama—Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta—Mahmud menerapkan pendekatan sampling kombinasi cluster dan random sederhana untuk mendapatkan gambaran yang representatif.
Hasil penelitian Mahmud menunjukkan bahwa adopsi e-Filing oleh UMKM tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis mereka. “Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk mempromosikan adopsi e-Filing secara luas di kalangan UMKM di Indonesia,” ujar Mahmud.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan yang mendorong penggunaan e-Filing dapat memperkuat sektor UMKM dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
![WhatsApp Image 2024-07-25 at 101752 - Pratama Institute Gustofan Mahmud presentasikan karya ilmiahnya bersama Prianto tentang E-Filing yang mempermudah UMKM di Indonesia](https://pratamainstitute.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-25-at-101752.jpeg)
Ajang Tukar Gagasan dan Inovasi Kebijakan
ICAS-PGS 2024 tidak hanya menjadi ajang presentasi hasil penelitian tetapi juga memperkuat dialog antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Diskusi-diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menghadapi tantangan-tantangan kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan pajak dan tata kelola.
Ismail Khozen dan Gustofan Mahmud dari Pratama Institute telah menunjukkan bahwa penelitian akademis dapat memberikan kontribusi nyata bagi formulasi kebijakan yang lebih konkret dan efektif. Keduanya menekankan perlunya kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan spesifik dari kelompok masyarakat dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.
Dengan keberhasilan konferensi ini, diharapkan lebih banyak penelitian yang relevan dan aplikatif dapat dilakukan, sehingga kebijakan publik di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.