Ringkasan Jawaban
Pajak Masukan dapat dikeditkan atas pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, salah satunya adalah pengeluaran untuk manajemen. Pengeluaran untuk manajemen yang Pajak Masukan-nya dapat dikreditkan harus memenuhi ketentuan bahwa pengeluaran tersebut berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN. Pengeluaran untuk sewa mobil direktur tersebut dapat saja Pajak Masukan-nya dikreditkan. Namun, hal ini harus disertai bukti yang kuat bahwa Pajak Masukan atas sewa mobil itu berkaitan langsung dengan penyerahan terutang PPN.
Pembahasan Lengkap
Terima kasih Bapak Handana atas pertanyaan yang diajukan. Pada dasarnya, Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sepanjang masih dalam Masa Pajak yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPN”). Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang Faktur Pajaknya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN. Akan tetapi, sayangnya tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pasal 9 ayat (8) UU PPN mengatur bahwa terdapat beberapa pengeluaran yang Pajak Masukan-nya tidak dapat dikreditkan.
“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
1. dihapus;
2. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. dihapus;
5. dihapus;
6. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
7. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
8. dihapus;
9. dihapus; dan
10. dihapus.”
(Pasal 9 ayat (8) UU PPN)
Salah satu pengeluaran yang Pajak Masukan-nya tidak dapat dikreditkan adalah pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, atas pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, Pajak Masukan-nya dapat dikeditkan. Lalu apa yang dimaksud dengan pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha?
Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN memberikan definisi mengenai pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.”
(Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN)
Kata “manajemen” sendiri memiliki pengertian yang cukup luas dan sering kali hal ini menimbulkan dispute (sengketa) akibat salah penafsiran. Pengeluaran untuk manajemen yang Pajak Masukan-nya dapat dikreditkan harus memenuhi ketentuan bahwa pengeluaran tersebut berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN. Dari kasus Bapak Handana, pengeluaran untuk sewa mobil direktur tersebut dapat saja Pajak Masukan-nya dikreditkan. Namun, hal ini harus disertai bukti yang kuat bahwa Pajak Masukan atas sewa mobil itu berkaitan langsung dengan penyerahan terutang PPN.
Pada penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN juga disebutkan bahwa meskipun pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan apabila pengeluarannya tidak berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN.
Dengan demikian, untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas pengeluaran untuk sewa mobil direktur, perusahaan harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran tersebut berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN. Hal ini dikarenakan sering kali fiskus pajak mengaitkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluarannya. Akibatnya, pengeluaran untuk manajemen ini berpotensi untuk menimbulkan dispute karena perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan fiskus pajak.
