Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Minggu, 28 Juni 2026
  • Login
  • Register
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Pajak Hadiah Yang Diperoleh Dari Undian dan Tanpa Undian

Abdurrahman NazhifbyAbdurrahman Nazhif
A A
171
SHARES
2.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

PERTANYAAN

Halo Mas, saya mau tanya.

Bagaimana perlakuan pajak jika perusahaan kami ingin memberikan hadiah yang diperoleh melalui undian dengan hadiah yang tanpa diundi? Apakah ketentuannya memiliki tarif pajak yang sama?

  • Clara
Picture of Abdurrahman Nazhif

Abdurrahman Nazhif

PERNYATAAN PENYANGKALAN
Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.
Baca Disclaimer
DISCLAIMER

Ringkasan Jawaban 

Hadiah berupa undian atau penghargaan merupakan objek PPh sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPh. Untuk hadiah undian, tarif PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto dipotong oleh penyelenggara sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP No. 132/2000. Sementara itu, hadiah tanpa undian dikenakan PPh dengan ketentuan berbeda tergantung penerima: WPOP DN dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif; WPLN selain BUT dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; dan Wajib Pajak Badan atau BUT dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan PPh atas hadiah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2015.

Pembahasan Lengkap

Terima kasih Bu Clara atas pertanyaan yang diberikan. Berikut kami jelaskan ketentuan perpajakan terkait hadiah dan penghargaan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya.

Secara gambaran umum, pemberian hadiah berupa undian atau tanpa undian (hadiah yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu) merupakan objek PPh sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPh.

1. Hadiah Undian

Bagi hadiah berupa undian, perlakuan PPh atas hadiah undian yang diterima pemenang dipotong/pungut oleh penyelenggara melalui skema pajak yang bersifat final sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b UU PPh. Adapun besaran tarif PPh final atas hadiah undian yang diterima penerima hadiah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 (PP No.132/2000). Berdasarkan pasal 2 PP No.132/2000, potongan/pungutan PPh final atas hadiah undian adalah 25% dari jumlah bruto yang dipotong oleh penyelenggara undian

2. Hadiah/Penghargaan (Tanpa Undian)

Aspek pajak bagi hadiah tanpa undian (penghargaan) memiliki perlakuan pemotongan/pungutan yang berbeda. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPh memberikan pengertian bahwa penghargaan adalah imbalan yang diberikan melalui suatu perlombaan / adu ketangkasan atau hadiah sehubungan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Terdapat tiga ketentuan yang mengatur aspek PPh atas hadiah/penghargaan melalui Pasal 21 ayat (1) huruf e, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) UU PPh. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jenis hadiah dari ketiga ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2015 (PER No. 11/2015).

Berdasarkan PER No. 11/2015, tarif PPh atas hadiah tergantung dari jenis hadiah yang diberikan, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Hadiah undian (hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian) dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelenggara undian. [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1)]

b. Hadiah/penghargaan perlombaan (hadiah/penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan / adu ketangkasan) atau hadiah sehubungan kegiatan (hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah) dikenakan PPh dengan ketentuan sbb.:

1) jika penerima hadiah merupakan WPOP DN, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, dari jumlah penghasilan bruto;

2) jika penerima hadiah merupakan WPLN selain BUT, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto, dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B yang berlaku;

3) jika penerima hadiah merupakan WP Badan termasuk BUT, dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. [Pasal 1 angka 2 dan 3, serta Pasal 3 ayat (2)]

2. Contoh penghitungan pengenaan PPh atas hadiah dapat dilihat di bagian Lampiran PER No.11/2015.

3. Dengan demikian, jika pemberian hadiah yang dilakukan oleh perusahaan Ibu diberikan melalui undian, aspek pajak mengacu penjelasan butir 1.a di atas. Jika diberikan tanpa melalui undian, aspek pajak mengacu penjelasan butir 1.b di atas. Kewajiban pemotongan PPh tetap akan ada di sisi perusahaan Ibu sebagai penyelenggara hadiah.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu ya Bu.

Tags: Hadiah UndianPajak HadiahPPh
171
SHARES
2.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

DISCLAIMER

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi pratamainstitute.com bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Previous Post

Aspek Pajak Penghasilan Sewa Peti Kemas/Kontainer

Next Post

Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023

Related Posts

Piutang tak tertagih
Konsultasi

Perlakuan Akuntansi dan Pajak atas Piutang Tak Tertagih

5 bulan ago
Impairment Asset
Konsultasi

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Impairment Aset

6 bulan ago
Kredit Pajak Masukan
Konsultasi

Bagaimana pengkreditan pajak masukan bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi?

6 bulan ago
Analisa Laporan Keuangan
Konsultasi

Bagaimana Menganalisis Laporan Keuangan untuk Mengantisipasi Kinerja di Masa Depan?

6 bulan ago
PPh Pasal 15
Konsultasi

Apakah Perusahaan Non-Pelayaran yang Memberikan Jasa Angkutan Laut Dikenai PPh Pasal 15?

6 bulan ago
Pajak Tambang
Konsultasi

Bagaimana Aspek Pajak atas Perusahaan Sektor Pertambangan

7 bulan ago

BACA JUGA

Metabo Law

Pajak Gendut dari Jepang (Metabo Law)

26 Juni 2026
Jasa titip

Jastip Luar Negeri Terjepit Dua Arah

25 Juni 2026

Syarat Menjadi PKP dan Kewajiban Fundamentalnya

Keuangan Indonesia 2026 Tertekan, Apa Penyebabnya?

Fenomena Doom Spending, Gen Z Pasrah Beli Rumah

Penerimaan Pajak Melesat, Sinyal Ekonomi Menguat?

Ekonomi Hijau dan Green Jobs: Studi Kasus Indonesia

Subjek Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Kapan Kita Harus Mengenal Pajak?

Hulu Ledak Inflasi di Piring Makan Kita

Dampak ESG Rating terhadap Perusahaan dan Investor

Bagaimana ESG Disclosure Memengaruhi Kinerja Perusahaan

Menakar Dampak PP 20/2026 bagi Pelaku UMKM

Penyebab Utama Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS

Please login to join discussion
Picture of Abdurrahman Nazhif

Abdurrahman Nazhif

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1564 shares
    Share 626 Tweet 391
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    1134 shares
    Share 454 Tweet 284
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    1017 shares
    Share 407 Tweet 254
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    914 shares
    Share 366 Tweet 229
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    894 shares
    Share 358 Tweet 224
Next Post
Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023

Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.

  • Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Pada dasarnya Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien – konsultan pajak tidak terjadi. Untuk suatu nasihat yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang konsultan pajak yang kompeten.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban tertentu dari Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id mungkin sudah tidak sesuai/tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kami sarankan Anda untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan di dalam artikel jawaban Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.