Ringkasan Jawaban
Bagi pedagang yang telah dipungut PPh Pasal 22 dapat mengkreditkan pungutan tersebut perhitungan PPh terutang di akhir tahun pajak, terdapat beberapa dokumen penting yang harus disiapkan. Pertama, dokumen bukti potong yang diberikan oleh penyedia marketplace yang memuat informasi pemungutan PPh Pasal 22. Kedua, Surat Setoran Pajak (SSP) yang menunjukkan bahwa penyedia marketplace telah menyetor punngutan PPh Pasal 22.
Setelah dokumen lengkap, mekanisme pengkreditan dilakukan melalui pelaporan SPT Tahunan melalui formulir SPT 1770 atau 1771. Dalam formulir SPT, pedagang mengisi jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh penyedia marketplace sesuai bukti potong dan SSP. Apabila setelah mengisi kredit PPh pasal 22 terdapat kekurangan PPh tertutang, maka selisihnya disetor sendiri oleh pedagang. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan pembayaran PPh terutang, pedagang berhak mengajukan permohonan pengembalian
Pembahasan Lengkap
Penerapan ketentuan mengenai PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace berawal dari diterbitkannya PMK No. 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025). Dalam peraturan ini, setiap omset pedagang yang diperantarai oleh marketplace dikenai pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 %, kecuali apabila omset pedagang tersebut belum mencapai Rp 500 juta. Selanjutnya, marketplace bertanggung jawab untuk menyetor pajak tersebut ke kas negara dan menerbitkan bukti pemungutan berupa dokumen tagihan elektronik kepada pedagang.
Lebih jauh, landasan hukum bagi pedagang di marketplace untuk mengkreditkan PPh pasal 22 yang dipungut oleh penyedia markerplace diatur dalam, dikutip sebagai berikut
“Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Pedagang Dalam Negeri.
Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas penghasilan Pedagang Dalam Negeri yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Pedagang Dalam Negeri.”
– Pasal 8 ayat (3) dan (4) PMK 37/2025
Berdasarkan ketentuan diatas, bagi wajib pajak pedagang yag menghitung dan membayar PPh sesuai dengan ketentuan umum, PPh pasal 22 yang dipungut penyedia marketplace diperlakukan sebagai kredit pajak tahun berjalan. Sementara itu, bagi wajib pajak pedagang yang memenuhi kriteria UMKM dan menggunakan skema PPh final. Atas pungutan PPh pasal 22 oleh penyedia marketplace diperlakukan sebagai kredit pajak atas pelunasan PPh final.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, pedagang di marketplace perlu menyiapkan beberapa dokumen penting agar dapat mengkreditkan pungutan PPh pasal 22. Pertama, pedagang akan menerima dokumen bukti potong PPh Pasal 22 yang berisikan nomor, tanggal, identitas marketplace dan pedagang, rincian omzet, serta nilai PPh Pasal 22 yang dipungut. Kedua, Surat Setoran Pajak (SSP) yang membuktikan penyetoran pajak oleh marketplace. Setelah menerima dokumen tersebut, pedagang wajib mencatatnya dalam pembukuan sederhana atau buku kas sebagai bukti bahwa pajak telah dipungut dan disetor oleh penyedia marketplace.
Setelah seluruh dokumen dipersiapkan, mekanisme pengkreditan dilakukan melalui pelaporan SPT Tahunan. Dalam formulir SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi atau 1771 untuk badan, pedagang mencantumkan jumlah PPh Pasal 22 yang dapat dikreditkan berdasarkan dokumen tagihan serta nomor SSP. Sistem perpajakan kemudian secara otomatis mengurangkan kredit pajak tersebut dari PPh terutang, sehingga memudahkan perhitungan dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan.
Bila terdapat selisih kurang antara PPh yang terutang dan PPh Pasal 22 yang dipungut pihak lain, selisih kurang tersebut harus disetor sendiri oleh pedagang. Sebaliknya, jika terdapat selisih kelebihan antara PPh Pasal 22 yang dipungut oleh penyedia marketplace dan PPh yang terutang, pedagang dapat mengajukan selisih kelebihan tersebut melalui permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
Dengan demikian, pemahaman terhadap landasan hukum, kelengkapan dokumen, serta alur pelaporan yang terstruktur akan membantu pedagang dalam menggunakan PPh Pasal 22 sebagai kredit PPh terutang di akhir tahun pajak sesuai ketentuan PMK 37/2025
