Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Kamis, 15 Mei 2025
  • Login
  • Konsultasi
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Bonus Demografi dan Jerat Middle-Income Trap

Pratama Insight In-Depth No. 01/2025

Pratama IndomitrabyPratama Indomitra
20 Maret 2025
in In-depth
Reading Time: 2 mins read
127 8
0
Klik untuk Akses & Download

bonus demografi Indonesia dan jebakan middle income trap

Selama lebih dari 30 tahun Indonesia telah terjebak dalam Middle-Income Trap (MIT). Dengan pertumbuhan ekonomi yang terstagnasi di bawah 7%, Indonesia kesulitan untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Hingga 2024, PDB per kapita Indonesia baru mencapai US$4.960,33, jauh dari ambang batas US$13.845 yang diperlukan untuk keluar dari MIT. Ketimpangan upah juga menjadi masalah, di mana rata-rata pekerja hanya menerima Rp2,94 juta per bulan, lebih rendah dari Malaysia dan Kamboja.

Di sisi lain, saat ini indonesia tengah menghadapi bonus demografi dan tentunya menjadi sinyal positif bagi Indonesia untuk bertransisi menjadi negara High-Income Country. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 76,48% populasi Indonesia berada dalam usia produktif kerja (14-64 tahun), namun sayangnya mayoritas angkatan kerja masih memiliki keterampilan rendah. 40% pekerja hanya lulusan SD, sedangkan lulusan sarjana hanya 9,31%, yang tak ayal menyebabkan tenaga kerja Indonesia sulit terserap ke industri bernilai tambah tinggi. Akibatnya, sektor informal tetap dominan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan. Realitas tersebut malah diperparah oleh fakta bahwa Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi prematur, dengan kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari 28% dua dekade lalu menjadi hanya 18,3% pada 2022.

Indonesia tentu perlu banyak belajar pada negara-negara yang berhasil memaksimalkan bonus demografi dan melepaskan diri dari jerat MIT. Negara seperti Korea Selatan yang berhasil keluar dari MIT patut menjadi teladan. Apa yang mereka lakukan? Ketika Korsel mendapat jatah bonus demografi mereka langsung berfokus pada investasi besar di sektor pendidikan, teknologi, dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.

Jika Indonesia gagal memaksimalkan momentum ini, maka Indonesia berisiko seperti Brasil, yang terjebak dalam MIT selama puluhan tahun dan gagal dalam memaksimalkan bonus demografi yang ada, sehingga bonus demografi hanya berujung pada meningkatnya jumlah penduduk tanpa membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Lalu, apa yang perlu Indonesia lakukan agar dapat terbebas dari jerat middle-income trap? serta bagaimana peran pemerintah dan sektor industri dalam mendorong mewujudkan agenda Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi di masa depan? Temukan strategi lengkapnya dalam Pratama Insight In-depth No. 01/2025 dan pahami bagaimana Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah!


Disusun oleh:
Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies

Penulis:
Lambang Wiji Imantoro

Desain, Ilustrasi, & Tata Letak:
Umar Hanif Al Faruqy

Diterbitkan oleh:
PT Pratama Indomitra Konsultan
Antam Office Park Tower B lantai 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan 12530 Indonesia
Telp: 62-21-2963.4945 (hunting), Faks: 62-21-2963.4946
E-mail: [email protected]
Website: www.pratamaindomitra.co.id

155
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KONTRIBUTOR

  • Muhammad Akbar Aditama
  • Alifia Qhoiriyah
  • Dwi Purwanto
  • Gustofan Mahmud
  • Intan Pratiwi
  • Ismail Khozen
  • Nisa'ul Haq
  • Abdurrahman Nazhif
  • Dani Milleano
  • Dhanika Purnasari
  • Ernawati
  • Fahri Afianto
Previous Post

Peran Fiskal dalam Menangani Anjloknya IHSG

Next Post

Penurunan Kepatuhan Pajak, Sinyal Indonesia Gelap ?

Related Posts

Keragaman Gender dalam Kepemimpinan BUMN
In-depth

Isu Gender dalam Kepemimpinan BUMN

12 jam ago
Coretax atau CTAS dan Efek Domino Penurunan Realisasi Penerimaan Pajak
In-depth

CTAS dan Penurunan Realisasi Penerimaan Pajak

2 minggu ago
Laporan Keberlanjutan Meningkat Kala Hutan Terus Dibabat
In-depth

Laporan Keberlanjutan Meningkat Kala Hutan Terus Dibabat

2 bulan ago

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1460 shares
    Share 584 Tweet 365
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    921 shares
    Share 368 Tweet 230
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    901 shares
    Share 360 Tweet 225
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    745 shares
    Share 298 Tweet 186
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    715 shares
    Share 286 Tweet 179
Next Post
Indonesia Gelap

Penurunan Kepatuhan Pajak, Sinyal Indonesia Gelap ?

Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.