Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23
6 Desember 2021
Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?
11 November 2021
6 Pokok Perubahan Aturan pada PMK Nomor 69 Tahun 2024
19 November 2024
Terhitung sejak 1 Januari 2024, pemerintah resmi memberlakukan skema baru pemotongan PPh Pasal 21. Skema tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah...
Read moreDetailsPemerintah menetapkan pengaturan kembali implementasi penuh NIK sebagai NPWP Orang Pribadi Penduduk dan NPWP 16 digit WP orang pribadi bukan...
Read moreDetailsDalam rangka meningkatkan aktivitas jual beli rumah, Pemerintah telah menyiapkan tanggungan insentif pajak sampai dengan 100% untuk pembelian satu rumah...
Read moreDetailsPemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 (PMK-72 Tahun 2023) tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta...
Read moreDetailsDilansir dari publikasi APBN KiTa edisi Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak Indonesia pada periode...
Read moreDetailsSistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai sebuah kesatuan (single entity). Namun demikian, suami-istri dibebaskan untuk memilih status perpajakannya...
Read moreDetailsSobat Pratama pernah dapet parcel hari raya dari kantor ga sih? Atau barangkali ada juga yang dapet hak untuk memanfaatkan...
Read moreDetailsSebagai warga negara berstatus wajib pajak yang menerima penghasilan dari Indonesia, kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku...
Read moreDetailsTidak terasa kurang dari dua bulan lagi tahun 2022 akan berkahir. Penasaran gak dengan kinerja penerimaan negara dari pajak mendekati...
Read moreDetails© 2023 Pratama-Kreston Tax Research Institute - All Rights Reserved.