Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Selasa, 24 Juni 2025
  • Login
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Warisan yang Belum Terbagi Masih Harus Dilaporkan di dalam SPT?

207
SHARES
2.6k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

PERTANYAAN

Izin bertanya, Bila Tn. A meninggal Agustus 2020, meninggalkan harta berupa rumah tinggal, kendaraan, dan restoran. Apakah NPWP Tn. A harus dihapus? Dan apakah harus membuat NPWP warisan yang belum terbagi Tn. A? Kemudian SPT PPh OP 2020 harus tetap dilapor?

  • Noventia, Jakarta.
Picture of Alifia Qhoiriyah

Alifia Qhoiriyah

Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute
PERNYATAAN PENYANGKALAN
Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.
Baca Disclaimer
DISCLAIMER

Ringkasan Jawaban

NPWP Tn. A bisa dihapus apabila sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif menurut ketentuan pajak. Apabila Tn. A masih memiliki warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka NPWP Tn. A belum dapat dihapus. Hal tersebut karena masih memiliki objek pajak, sehingga syarat objektif masih terpenuhi. Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti Tn. A. Dengan demikian, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. Tn. A masih wajib dilaporkan oleh ahli waris atau kuasa Wajib Pajak.

Pembahasan Lengkap

Terima kasih Ibu Noventia atas pertanyaannya. Warisan yang belum terbagi merupakan salah satu subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPh”).

“Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. 1. orang pribadi; dan 

    2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

b. badan; dan

c. bentuk usaha tetap.”

(Pasal 2 ayat (1) UU PPh)

Artinya, harta warisan berupa rumah tinggal, kendaraan, dan restoran peninggalan Tn. A merupakan subjek pajak. Sepanjang warisan tersebut belum terbagi, warisan harus dipenuhi kewajiban perpajakannya oleh ahli waris atau kuasa Wajib Pajak.

Selama NPWP Tn. A belum dihapuskan, atas warisan yang belum terbagi tersebut harus dilaporkan di dalam SPT PPh Orang Pribadi Tn. A dengan menggunakan NPWP Tn. A yang dilakukan oleh kuasa Tn. A. Namun, perlu diingat bahwa penghapusan NPWP hanya dapat dilakukan apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi ketentuan subjektif dan objektif dalam undang-undang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU KUP”).

“Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau

d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(Pasal 2 ayat (6) UU KUP)

Lebih lanjut. Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajb Pajak dan Penghapusan NPWP Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“PMK-147/2017″) mengatur bahwa Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP apabila Wajib Pajak tersebut tidak memiliki warisan yang belum terbagi.

“Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP;

d. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;

e. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; atau

f. wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.”

(Pasal 12 ayat (2) PMK-147/2017)

Dengan Demikian, supaya bisa diajukan penghapusan atas NPWP Tn. A, warisan berupa rumah tinggal, kendaraan, dan restoran tersebut harus dibagikan kepada ahli waris. Lalu, bagaimana jika warisan tersebut tidak dibagikan kepada ahli warisnya?

Seperti yang telah dijelaskan di awal, warisan yang belum terbagi harus dilaporkan kewajiban perpajakannya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang bersangkutan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Dari kasus Ibu Noventia, diketahui Tn. A meninggalkan harta warisan berupa sebuah restoran. Jika restoran tidak dibagikan kepada ahli waris dan masih menghasilkan tambahan ekonomis, kewajiban perpajakan atas penghasilan dari restoran tersebut harus tetap dijalankan oleh ahli waris atau kuasa Tn. A. Begitu pula atas rumah tinggal dan kendaraan yang ditinggalkan Tn. A.

Kesimpulannya, selama harta warisan belum dibagikan kepada ahli waris, harta tersebut merupakan subjek pajak pengganti. Warisan tersebut harus dijalankan kewajiban perpajakannya oleh ahli waris atau kuasa Wajib Pajak.  Namun, ketika warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris, maka berakhirlah status subjek pajak pengganti atas warisan tersebut dan Wajib Pajak dapat melakukan penghapusan NPWP.

Tags: NPWPPPh Orang PribadiSPT
Share83Tweet52Send

DISCLAIMER

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi pratamainstitute.com bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Previous Post

Menakar Dampak Kebijakan PPKM III Terhadap Penjualan Ritel

Next Post

Bagaimana Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Freelancer?

Related Posts

Image by freepik
Konsultasi

Apakah hibah milik pendiri yayasan termasuk objek pajak?

1 bulan ago
ESG
Konsultasi

Bagaimana Menyusun Sustainability Report Dengan Standar GRI?

2 bulan ago
Jasa konstruksi
Konsultasi

Apakah Jasa Instalasi dan Bangunan dari Perseorangan Selalu Dikenakan PPh Pasal 23?

3 bulan ago
Majalah online
Konsultasi

Aspek PPh dan PPN atas Transaksi Berlangganan Majalah Online dari Luar Negeri

3 bulan ago
Global Minimum Tax
Konsultasi

Bagaimana Penerapan GMT di Indonesia?

3 bulan ago
Akun CTAS
Konsultasi

Apakah Karyawan Level Staf Bisa Menjadi PIC Akun CTAS?

5 bulan ago

BACA JUGA

Hand holding a notepad with esg concept

Menyulap Tantangan Emisi Jadi Peluang Inovasi: Peran ESG dan R&D

23 Juni 2025
Hand of human holding green earth ESG icon for Environment Social and Governance, World sustainable environment concept.

GCG Tangguh, ESG Tumbuh: Strategi Bisnis di Era Transisi Hijau

23 Juni 2025
Businessman using computers for net zero greenhouse gas emissions target Weather neutral long term strategy. Net Zero and Carbon Neutral concept. net zero icon with decarbonization icon. on smart background

Dari Polusi ke Solusi: Perdagangan Emisi sebagai Motor ESG

23 Juni 2025

Indonesia Masuk Jurisdictional Snapshots IFRS Foundation

Relevansi Kurva Laffer bagi Perpajakan Indonesia

Berburu Penerimaan Pajak di Tengah Stagnasi Perekonomian

Memahami Perbedaan Standar Assurance Laporan Keberlanjutan

Menanti Panduan Pelatihan ESG Nasional

Perpajakan Berkelanjutan di Era IFRS S1 dan S2

Pajak untuk Pemerataan Literasi

Menakar Efisiensi Pemungutan PPN melalui Cerminan Struktur Ekonomi Nasional

Peneliti PRINS Berbagi Perspektif Terkait Pajak Daerah dan Cukai MBDK

Merapor Fiskal Indonesia Kuartal 1 2025

Kendala Fiskal Usulan Pemekaran dan Keistimewaan Daerah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Picture of Alifia Qhoiriyah

Alifia Qhoiriyah

Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1470 shares
    Share 588 Tweet 368
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    959 shares
    Share 384 Tweet 240
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    933 shares
    Share 373 Tweet 233
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    781 shares
    Share 312 Tweet 195
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    738 shares
    Share 295 Tweet 185
Next Post

Bagaimana Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Freelancer?

Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.

  • Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Seluruh data dan informasi yang disediakan di dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian, data dan informasi yang disediakan tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat dari konsultan pajak.

Pada dasarnya Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien – konsultan pajak tidak terjadi. Untuk suatu nasihat yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang konsultan pajak yang kompeten.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id.

Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban tertentu dari Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id mungkin sudah tidak sesuai/tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kami sarankan Anda untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan di dalam artikel jawaban Konsultasi tri.pratamaindomitra.co.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.